ARSIP
TARIF KONSULTASI HUKUM
Butuh PENGACARA di Jakarta dan Sekitarnya?
Jasa ANALIS HUKUM
Jasa SECOND OPINION
Jasa Drafting GUGATAN
Jasa Pencarian Preseden / Putusan Pengadilan
Jasa Topik Skripsi, Tesis, DIsertasi, Karya Ilmiah Hukum
CONTENT / CREATIVE WRITER by SHIETRA
Jasa KURSUS PRIVAT MENULIS
PRIVACY POLICY
Lowongan SHIETRA & PARTNERS
▼
(DROP DOWN MENU)
Entry Barrier Industri AI (Kecerdasan Buatan) Dibidang Hukum di Tanah Air
›
Profesi Ilmu Hukum Terapan, Tidak akan Terancam Punah oleh Kehadiran maupun Penetrasi Industri AI (Artificial Intelligence), mengapa dan Apa...
Bila Pokok Perkaranya telah Terang dan Jelas, maka Turut Tergugat Tidak Lagi Dibutuhkan untuk Turut Ditarik dalam Suatu Gugatan
›
Menggugat Operator yang Bukan Pemilik Armada, Tidak Mengakibatkan Gugatan DIputus “ Error in Persona ” maupun “ Error in Objecto ” oleh Peng...
Mengapa yang Ditegur justru Lebih Galak daripada yang Menegur? Mengapa yang Bersalah justru Lebih Galak daripada Korbannya yang Menegur?
›
Membungkam Korban agar Tidak Bersuara, apakah Artinya sang Pelaku Kejahatan Tidak Pernah Berbuat Kejahatan? Itulah Pemikiran Picik dan Dangk...
Resiko Hukum Pembeli Tanah yang Menunda-Nunda Balik-Nama Pemegang Hak Sekalipun telah AJB dan Menguasai Asli Sertiifkat Tanah, Tidak Dikategorikan sebagai Pembeli yang Beritikad Baik
›
Lelang Eksekusi Tidak Menyaratkan Adanya Asli Sertifikat Tanah, Kantor Lelang dapat Melelang Eksekusi dan Pembeli Lelang dapat Memeroleh Ser...
Lebih Enak menjadi KORUPTOR daripada menjadi WAJIB PAJAK
›
Indonesia adalah Negara KOMUN!S Berkedok Demokrasi. Mau Bukti? Rezim Hukum Pajak di Tanah Air, Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah, Bukan ha...
Analisis Dampak Sosial Dibalik Mudik dan Cuti Bersama
›
Kebijakan Mudik dan Cuti Bersama, Cerminan Gagasan Dangkal Penyelenggara Negara Apakah yang bersifat “semarak”, selalu positif adanya seka...
Aturan Hukum LEASING TANAH
›
Penjualan dan Penyewaan Kembali ( Sale and Lease Back ), ketika Penjual Menjelma Penyewa atas Objek yang Sama Question: Apakah legal atau...
Diwajibkan Menjaga Data-Data Pribadi, namun Kelalaian yang Mengakibatkan Data Pribadi Warga menjadi Bocor, Tidak Dipidana?
›
Magna Culpa Dolus Est , GREAT FAULT (or GROSS NEGLIGENCE) is Equivalent to FRAUD. Kegagalan Fatal Pengaturan UU PDP dalam Melindungi Data-...
Terampu Menggugat Pengampu, agar Penetapan Pengampuan Dibatalkan oleh Pengadilan
›
Terampu Kehilangan Kecakapan Hukum untuk Melakukan Perbuatan / Hubungan Hukum, bisa Bersifat Temporer maupun Permanen Question: Apabila s...
Kekurangan Mendasar Konsep DIFERENSIASI FUNGSIONAL yang Memisahkan Kewenangan dan Fungsi Kepolisian dan Kejaksaan
›
Sistem Merit Dibalik Konsep INTEGRASI VERTIKAL masing-masing Lembaga Penegak Hukum, Saling Berkompetisi dalam Rangka Pelayanan Publik Atas A...
Istri Dimadu Suami, Harta Bersama Pra Dimadu Dicantum dalam Putusan Pengadilan yang Memberi Izin bagi Suami untuk Berpoligami
›
Mungkin Istri Kedua Tidak Mempersoalkan Harta Warisan Suaminya, namun sang Anak Berpotensi Bersengketa dengan Ahli Waris Istri Pertama Que...
HAK RESIDU, Konsep yang Paling Fundamental dalam Ilmu Hukum
›
Norma Hukum Tidak Bersifat Memberi, namun Bersifat Pengakuan bila Bukan Membatasi Ruang Lingkup Kebebasan dan Hak Penduduknya Memahami Kon...
Resiko Dibalik “PPJB LUNAS” Tanpa Asli SHM di Tangan dan Belum Checking “Clean and Clear”
›
Potensi Resiko dan Bahaya Dibalik PPJB, Perikatan Perjanjian Jual-Beli Tanah Pembeli Tanah yang BERSPEKULASI (Ceroboh secara Disengaja), T...
Seni Hidup menjadi Orang Baik yang Proporsional dan Profesional
›
Kita dapat mengetahui watak seseorang, Dengan mengamati ciri-ciri khas semacam pola. Hanya seorang pengecut, Yang beraninya terhadap...
Jadilah Orang Kaya, namun Tetap Memelihara Gaya Hidup Orang Sederhana
›
Jadilah orang kaya, Namun tetap melestarikan gaya hidup yang sederhana, Itulah resep hidup bahagia dan berkelanjutan. Survival of th...
Militer yang Berjiwa Ksatria, Berani Mengakui Hak Rakyat Sipil dan Membayar Harganya, Bukan Merampas Hak Atas Tanah Milik Warga Sipil
›
Tidak Ada yang Lebih Pengecut, daripada Militer yang Beraninya terhadap Warga Sipil Bangsa Sendiri Militer yang “Cinta Damai” dan “Anti Pe...
Aquisitive Verjaring Melindungi Warga Sipil Penggarap Lahan dari Kesewenang-Wenangan Pemerintah
›
Aquisitive Verjaring Tetap Berlaku dan Diakui oleh Hukum Sekalipun Terdampak Proses Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah...
Bolehkan Mempermasalahkan Fakta-Fakta Hukum dalam Upaya Hukum Kasasi kepada Judex Jure?
›
Ambigunya Istilah Judex FACTIE dan Judex JURE dalam Sistem Peradilan Hukum di Indonesia Judex JURE yang Bernuansa Judex FACTIE dalam P...
Kerancuan Aturan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam KUHAP 2025
›
Kekeliruan Fatal KUHAP 2025 : Korban Pelapor Tidak Diberikan Kebebasan atau Hak untuk Menolak Berdamai dan “SEPAKAT UNTUK TIDAK BERSEPAKAT ...
Tetap Bisa DIvonis Hukuman Mati sekalipun Terdakwa Bukan seorang Residivis
›
Peran serta Bobot Kesalahan dan Pelanggaran Hukum sebagai Faktor Penentu Dijatuhkannya Vonis Hukuman Mati Question: Tersangka pelaku yang...
Pencemaran Nama, Fitnah, Penghinaan, dan Kritik terhadap Lembaga Negara, Pemerintahan, dan Korporasi Swasta Non Perorangan
›
Menjerit Kesakitan, adalah HAK ASASI MANUSIA terkait KEBEBASAN MENGEKSPRESIKAN PERASAAN Pemerintah Seyogianya Tidak Bersikap Seolah-Olah R...
Kejahatan yang Dilakukan Atas Dasar SELFISH MOTIVE (Motif EGO), Tidak Layak Diberikan Kompromi ataupun Toleransi
›
Kelirumologi dalam Perspektif Kriminologi Question: Seringkali modus para bandar narkotika, ialah memakai tangan orang lain untuk jadi ku...
Hukum Pidana Semestinya Humanis kepada KORBAN, dan Keras terhadap PELAKU KEJAHATAN—karena Hukum Itu (Berwajah) Keras, namun Begitulah Adanya
›
Banci-nya Wajah Hukum Pidana di Indonesia, Penuh Standar Ganda dan Inkonsistensi Norma maupun Konsepsi Question: Di KUHP (Kitab Undang-Un...
Yang Dibutuhkan Pelapor, Bukanlah Permintaan / Kata “MAAF” dari Pelaku, namun Pertanggung-Jawaban Berupa Mengganti Kerugian yang Diderita Korban
›
Keberanian untuk Bertanggung-Jawab merupakan Sikap Ksatria yang Patut Diterapkan Restorative Justice Berani Berbuat, Berani Bertanggung-Ja...
Tanah Milik Dipakai sebagai Jalan Umum, apakah Kepemilikan Tanah atau Hak Pemilik menjadi Hilang?
›
Kewajiban Hukum Pemerintah Daerah Membayar Ganti-Rugi Tanah yang Milik Warga yang Dipergunakan sebagai Jalan Umum Question: Ada tanah war...
Restorative Justice Bukanlah Alasan Pemaaf yang dapat Menghapus Kesalahan Pidana
›
Pertanggung-Jawaban Pidana Vs. Restorative Justice Question: Apakah adanya perdamaian antara korban dan pihak terdakwa, merupakan alasan ...
Perseroan Perorangan dapat Dipailitkan Dengan atau Tanpa Menyertakan Pemilik Tunggal Perseroan
›
Resiko Hukum Berbisnis dengan Perseroan Perorangan Question: Perusahaan berbentuk perseroan yang pendiri dan pemegang sahamnya hanya beru...
Meminta Maaf dan Memulihkan Kerugian, merupakan Kepentingan Siapakah, Korban Pelapor ataukah Sang Pelaku Selaku Terlapor / Tersangka / Terdakwa?
›
Tersangka yang Bodoh, Menunda-Nunda dan Mengulur-Ngulur Waktu untuk Berdamai dengan Korban Pelapor : Restorative Justice di Pengadilan Tida...
Terdakwa Tidak Membantah Dakwaan, maka Hakim Berpendapat Sangatlah Layak untuk Menerapkan Keadilan Restoratif
›
Insentif bagi Terdakwa yang Mengakui Perbuatannya di Hadapan Hakim di Persidangan Question: Apa untungnya, sebagai terdakwa mengakui apa ...
Tujuan Mengadukan ialah untuk Mencari Keadilan, Bukan untuk Mencemarkan Nama Baik Terlapor
›
Melaporkan Oknum Polisi ke PROPAM, Tidak dapat Dikriminalisasi Pencemaran Nama Baik Question: Kalau kita melaporkan seseorang karena kami...
Konsekuensi Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Melalui Prosedur : Dihukum Bayar Pesangon 2 (Kali) Ketentuan Normal
›
Surat Pemecatan Terselubung yang Formatnya justru Surat Mengunduran Diri untuk Ditanda-Tangani oleh Pekerja secara Paksa Question: Saya t...
Menjalankan Perintah Atasan yang Diketahui Melanggar Aturan, Bukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembenar
›
SENI HIDUP : Tahu Kapan Harus Menyetujui dan Tahu Kapan Harus Tegas MENOLAK atau Berkata “TIDAK” Question: Bukankah yang terpenting ialah...
Falsafah Hukum Dibalik Hukum Prosedural Pidana (KUHAP)
›
Ketentuan Praperadilan Sudah Saatnya Dihapuskan dari Hukum Prosedural Pidana (KUHAP) Terdapat adagium hukum klasik yang berbunyi : menegak...
Mengundurkan Diri karena Kemauan Sendiri, Tidak Berhak Atas “Upah Proses” ketika Pekerja Menggugat Pemberi Kerja
›
Mengundurkan Diri karena Kemauan Sendiri Vs. Mengundurkan Diri karena Tekanan Pemberi Kerja Question: Bila seorang pegawai, mengundurkan...
Makna Kewajiban Hukum Tetap Melekat pada Badan Hukum, sekalipun Direksi / Pengurusnya Silih-Berganti
›
Direksi ataupun Mantan Direksi, Tidak dapat Digugat secara Keperdataan ketika yang Bertanggung-Jawab ialah Badan Hukum Question: Dulu ket...
“Mengundurkan Diri” yang Berhak Atas Pesangon : MENOLAK DIMUTASI
›
Dimutasi ke Tempat / Perusahaan Lain, Pegawai Menolak, Dianggap Mengundurkan Diri karena Mangkir namun Berhak Atas Pesangon MUTASI terhada...
3 Corak Ragam Putusan PHI terhahap Gugatan Pembatalan Surat Pengunduran Diri Pegawai / Pekerja
›
Pengunduran Diri Mensyaratkan Unsur Kerelaan Pekerja sebagai Syarat Mutlak. Tanpa Kerelaan, Penguduran Diri ( Resign ) Berpotensi atau Masih...
Tiada Penggelapan Tanpa Menguasai dan Berniat Memiliki Barang Objek Penggelapan
›
Sengketa Kepemilikan yang Menjelma Kriminalisasi, Isu Hukum yang Klise Question: Apa mungkin, seseorang bisa didakwa melakukan penggelapa...
Novum dapat Berupa Dokumen yang Terbit SETELAH Perkara Diputus, Tidak Identik dengan Dokumen yang Sudah Ada SEBELUM Perkara Diputus
›
Upaya Hukum Peninjauan Kembali dapat Diajukan Bertahun-Tahun Kemudian Setelah Putusan Inkracht , dengan Syarat Terdapat NOVUM Permohonan P...
›
Beranda
Lihat versi web