Menggugat Akta Hibah Wasiat oleh Salah Satu Ahli Waris yang Merasa Dirugikan, agar Akta Dibatalkan oleh Pengadilan

Rapuhnya Akta Hibah Wasiat, Walaupun Dibuat oleh Notaris

Kurangnya Akal Sehat dan Tidak Bisa Berpikir secara Normal (Pikun), Karenanya Tidaklah Cakap untuk Melakukan Perbuatan Hukum—sekalipun Tidak Dibawah Pengampuan

Question : Bila kami selaku salah satu ahli waris memang bisa menggugat suatu surat wasiat ketika merasa dirugikan oleh hibah wasiat yang pernah dibuat oleh almarhum, karena kami nilai telah melanggar hak masing-masing ahli waris secara berimbang, mengingat surat hibah wasiat almarhum hanya menguntungkan segelintir ahli wariss tertentu, maka siapa saja yang dijadikan tergugatnya?

Kebenaran Tidak ada Relevansinya dengan Suara Mayoritas. Kebenaran dapat Digali dari Pandangan yang Melawan Arus Mainstream

Vox Populi Vox Dei, Suara Mayoritas adalah Kebenaran? Demokrasi Bukanlah Tanpa Cacat-Falsafah

Kebenaran-Semu Dibalik Suara Mayoritas, akan Melahirkan Tirani Mayoritas—namun Tidak akan Terjadi Sebaliknya, Kebenaran-Sejati Tidak Akan Menjelma Tirani Sekalipun Mayoritas

Question : Apakah yang namanya “suara mayoritas”, tidak mungkin salah, alias selalu diasumsikan sebagai “sudah benar” adanya?

Ketika Seseorang Gagal Menjinakkan Dirinya Sendiri, maka Orang Lain atau Bahkan Pengadilan yang Akan Menjinakkannya

Aku Telah Berhenti Melakukan Kejahatan, untuk Selamanya. Kamu Kapan?

Aku Telah Menjinakkan Diri. Kamu Kapan?

Pernahkah Anda mengamati, betapa manusia bisa sangat “egois terhadap dirinya sendiri”, karenanya mereka tidak jarang dapat bersikap “egois terhadap orang lain”? Kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, seperti mengonsumsi zat-zat perusak kesehatan, gaya hidup beresiko dan tidak sehat, hingga aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, merupakan ilustrasi sederhana betapa seseorang bisa sangat “egois terhadap dirinya sendiri”. Bila seseorang bisa sangat “egois terhadap dirinya sendiri”, maka tidaklah mengejutkan betapa mereka bisa sangat “egois terhadap orang maupun makhluk hidup lainnya”.

Penggugat Meninggal Dunia saat Proses Gugatan Sedang / Masih Berlangsung, Gugatan Tidak Gugur Demi Hukum, dapat Dilanjutkan oleh Ahli-Waris

Ambigunya “Nasib Gugatan” bila Pihak Tergugat Mendadak “Meninggal Dunia” saat Gugatan Penggugat Belum Diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri

Question : Bila saat persidangan perkara gugatan perdata masih sedang berlangsung dan belum selesai hingga putusan hakim, namun pihak penggugat secara mendadak tanpa terduga, meninggal dunia. Apakah gugatan dengan demikian menjadi gugur, ahli waris yang bisa mengajukan gugatan-ulang, ataukah ahli waris almarhum pihak penggugat bisa melanjutkan gugatan almarhum penggugat?

Kebohongan ialah Akar dari Sikap Korup, termasuk Aksi Korupsi

“Demikian pula, Rāhula, jika seseorang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka tidak ada kejahatan, Aku katakan, yang tidak akan ia lakukan. Oleh karena itu, Rāhula, engkau harus berlatih sebagai berikut: ‘Aku tidak akan mengucapkan kebohongan bahkan sebagai suatu gurauan.’” [SANG BUDDHA]

Ada kemungkinan selama ini ada diantara para pembaca yang bertanya-tanya, bahwa seseorang pekerja kantoran swasta maupun pekerja informal dengan upah sebatas “upah minimum” telah ternyata mampu untuk bertahan hidup dan menjalani hidup dengan bahagia sekalipun “minimalis” ataupun “simple life” (bersahaja). Menjadi pertanyaan, kalangan pegawai negeri sipil yang tingkat penghasilannya di atas rata pekerja swasta, terlebih seorang pejabat pemerintahan dengan tingkat gaji resminya jauh diatas rata-rata penghasilan warganya, mengapa masih juga melakukan korupsi? Bila tiada orangtua maupun guru yang mengajarkan Anda cara “hidup sederhana”, maka Anda tidak akan mengenal kata “bahagia dalam hidup berkecukupan”, akan tetapi selalu merasa “tidak pernah cukup”, sekalipun itu sekaliber pejabat di pemerintahan maupun pejabat di badan usaha milik negara yang tingkat gajinya sudah tergolong sangat tinggi.

TIdak Berbuat Kejahatan dan Hukum yang Tegas-Keras, Demi Kepentingan Siapakah?

Hukum Negara, Harus Setegas dan Sekeras Hukum Karma, serta Eksekusi Penghukuman juga Sekeras seperti di Alam Neraka

Hukum Karma, begitupula penghukuman di alam Neraka, adalah keras adanya. Demi apakah dan demi siapakah? Tidak lain ialah demi keberlakuan asas meritokrasi ala egalitarian, ada “reward” dan ada “punishment”, sehingga orang-orang baik termotivasi merawat kebaikan oleh “insentif” sementara orang-orang jahat terdemotivasi melakukan kejahatan akibat “dis-insentif”. Membuat efek-jera (deterrent effect) maupun efek-gentar (chilling effect), bukanlah hal yang tabu ataupun negatif sifatnya. Karenanya, menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, mengapa seolah-olah hukum pidana di Tanah Air saat kini pendekatannya begitu “lunak” serta “lembek” penuh kompromistik terhadap kalangan pelaku pelanggar hukum maupun atas kejahatan yang telah mereka perbuat?

Misi Mulia Dibalik Penegakan Hukum : TIDAK BOLEH LAGI ADA KORBAN SERUPA YANG BERJATUHAN

Lex Dura Sed Ita Scripta. Hukum adalah Keras, tetapi Harus Ditegakkan

Lex dura, sed tamen scripta. Hukum Memang Kejam, tetapi Begitulah yang Tertulis

Berbicara mengenai motif dan motivasi dibalik sesuatu tindakan maupun penindakan, seringkali diidentikkan dengan perbuatan suatu pelaku pelanggar hukum. Namun, pertanyaan terbesarnya ialah, mengapa tidak ada tokoh-tokoh hukum yang memberikan sudut-pandang dari perspektif penegakan hukum perihal motif suatu penegakan hukum? Bila penegakan hukum dan penindakannya terhadap pelaku pelanggar hukum, dilandasi oleh motivasi untuk melindungi masyarakat, agar tiada lagi korban-korban baru serupa berjatuhan, maka itu adalah misi berhukum yang luhur serta mulia, yang patut kita hormati, dukung, dan hargai—karena mengindikasikan adanya “political will” atau keseriusan aparatur penegak hukum.

Apakah Ilmu Sosial Lebih Inferior daripada Ilmu Eksakta?

Aparatur Penegak Hukum Bukanlah “Petugas Pencuci Piring” Kegagalan para Tenaga Pendidik maupun Pemuka Agama

Question: Apakah ilmu kuantitatif lebih tinggi derajatnya daripada ilmu kualitatif? Begitupula ilmu eksakta, apakah lebih tinggi hierarkhinya daripada ilmu sosial?

Peran dan Fungsi Psikolog-Forensik yang Memberi Pendampingan Konseling bagi Korban Kejahatan

Kita Bukanlah KORBAN / MANGSA Siapapun, Ingatlah Itu!

Question: Tidak jarang ada pemberitaan, korban suatu kejahatan, saat tumbuh dewasa, sang korban kemudian justru menjelma menjadi pelaku kejahatan yang sama dengan yang dahulu saat masih muda pernah ia alami sendiri. Dalam buku-buku ilmu psikologi, fenomena semacam itu dikenal dengan sebutan “Sindrom Stockholm”. Mengapa itu bisa terjadi, apakah tidak ada aparatur pemerintahan yang memberi pendampingan atau penyuluhan seperti konseling dengan psikolog agar sang korban tidak berpotensi tumbuh menjadi pelaku kejahatan serupa dimasa mendatang?

Naif, adalah Derajat Kesengajaan ataukah Kelalaian?

Seorang Profesional, apakah Dibolehkan melakukan Tata Kelola (“Governance”) secara Naif selayaknya Orang Awam yang Tidak Kompeten Dibidangnya?

Mengapa pejabat pemeriksa pajak dari Kantor Pajak, selalu meragukan laporan keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak? Asas “praduga laporannya penuh rekayasa”, sudah menjadi SOP baku pegawai petugas pemeriksa di Kantor Pajak. Baru-baru ini saat ulasan singkat ini disusun, diberitakan pejabat berbagai bank milik daerah divonis “bebas” oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim menilai, ketidakmampuan PT. Sritex selaku “debitor gagal bayar” dalam kewajibannya melunasi fasilitas kredit, adalah diakibatkan oleh “manipulasi laporan keuangan” yang dilakukan secara terencana oleh bos-pemilik PT. Sritex. Kondisi tersebut, menurut Majelis Hakim, bukan menjadi tanggung jawab para Terdakwa selaku direksi Bank, namun kesalahan pidana pihak yang melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga terbit kerugian bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yakni pihak debitor.

Mahkamah Konstitusi RI secara Terselubung Menganulir Sifat “Parate Eksekusi” Undang-Undang Fidusia, sehingga hanya Tersisa Mekanisme “Fiat Eksekusi”

Putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap Profesi “Mata Elang” (DEBT COLLECTOR) terkait Debitor FIdusia

Debt Collector Internal dan Eksternal, Tidak dapat secara Serta-Merta Menarik Objek Fidusia dari Penguasaan Debitor

Terminologi Hubungan Kontraktual yang Ambigu dan Ambivalen : Secara Terselubung Berlangsung Keadaan “Tidak Bebas secara Sempurna dalam Berkehendak”

Question: Sebenarnya seperti apa aturan hukumnya terkait perbuatan “mata elang” (debt collector) yang merasa berhak untuk begitu saja merampas kendaraan orang lain di tengah jalan? Nanti perampok pun bisa mengaku-ngaku sebagai “debt collector” utusan bank, untuk merampok atau mencuri kendaraan-kendaraan orang lain, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, modus yang sudah kerap terjadi sebagaimana pernah diberitakan media massa.

Pemegang Saham Meninggal Dunia, Ahli Warisnya Berhak Dicatat sebagai Pemegang Saham yang Baru pada Persroan, Menggantikan Almarhum

Konsekuensi Yuridis Pemegang Saham yang Meninggal Dunia

Question: Ketika ada pemegang saham di suatu perusahaan, yang kemudian meninggal dunia, maka apakah saham-sahamnya secara otomatis turut beralih kepada ahli waris? Kita ambil contoh bila ada direksi yang meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak bisa menggantikan posisi direksi yang ditinggalkan oleh almarhum. Apakah konstruksi serupa, berlaku juga bagi pemegang saham yang meninggal dunia?

Permasalahannya bermula ketika pihak persuhaan berlindung dibalik aturan hukum, yang katanya mengatur bahwa pemindahan hak atas saham, yaitu: 1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. 2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Pihak mereka kemudian menawarkan untuk membeli murah saham-saham almarhum, kami tidak sepakat. Jika sudah seperti itu, pihak mereka menolak untuk menerima bukti peralihan saham akibat pewarisan untuk dicatatkan dan didaftarkan sebagai “pemegang saham baru”, apa yang dapat kami lakukan sebagai ahli waris salah seorang pemegang saham?

Tanggung Jawab Majikan (Vicarious Liability) Bermakna, Tidak Perduli Siapa nama Pegawai Pelakunya, Perusahaan / Majikan yang Harus Bertanggung-Jawab

Pegawai yang Merugikan Pihak Ketiga, telah Berhenti Bekerja atau Dipecat, apakah Majikannya menjadi Terbebas dari Tanggung-Jawab terhadap Pihak Ketiga?

Question: Ada perusahaan rekanan yang ingkar janji terhadap kontrak kerjasama, maka apakah pihak nama pejabat manajeman perusahaan mereka yang tanda-tangan kontrak kerjasama ini juga harus turut digugat selain nama badan hukum usahanya, sehingga tergugatnya ada lebih dari satu nama subjek?

Pertolongan Pertama kepada Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang DIBLOKIR oleh Kantor Pajak / DJP

Blokir-Pidana ialah Upaya Paksa dengan Batas Waktu, sementara Sita ialah “Blokir Tanpa Batas Waktu”—namun Keduanya Wajib Ada Izin dari Pengadilan

Solusi Pertamanya ialah Geser Status Rekening yang Diblokir DJP dari Status Penyelidikan (Blokir sebagai “Sanksi Administratif” Perpajakan) ke Penyidikan (Blokir sebagai “Upaya Paksa” Pidana Perpajakan)

Question: Rekening kami diblokir oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak), dengan alasan ada tungggakan pajak yang belum dibayarkan. Yang diblokir bukan hanya sejumlah klaim tunggakan pajak pihak DJP, namun seluruh isi rekening, sehingga kami kesukaran likuiditas untuk berusaha maupun untuk membayar suplaier ataupun gaji pegawai, tidak terkecuali dana untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan. Jangankan itu, iuran sekolah anak pun menjadi tidak dapat dibayarkan karena tiada uang kartal di tangan. Kami merasa tidak berdaya, diposisikan ke kondisi “lumpuh”, dipaksa untuk bayar pajak atas klaim tunggakan sepihak DJP. Apa yang bisa kami lakukan, agar bisa kembali bernafas sehingga memiliki ruang gerak untuk melakukan perlawanan?

Prosedur Kewajiban Mediasi, Seharusnya Dihapus dari Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri

Kewajiban Menempuh Prosedur Mediasi di Pengadilan, Arsiteknya ialah MAFIA HUKUM

Mediasi Bukanlah MONOPOLI PROFESI MEDIATOR

Jamak terdapat artikel maupun pandangan, yang seakan mengagung-agungkan mediasi sebelum suatu pihak dapat bersidang / bersengketa di persidangan perkara perdata, telah ternyata terdapat “konflik kepentingan” karena yang bersangkutan berprofesi sebagai mediator swasta. Dalam kesempatan ini, penulis akan mengungkap fakta bahwa mediasi tidak semestinya dijadikan sebagai prosedur wajib yang harus ditempuh oleh suatu pihak ketika menggugat pihak lainnya di pengadilan. Mediasi, bahkan menjadi “ekonomi biaya tinggi” disamping “buang-buang waktu” (wasting time).

Rezim Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia Membelakukan Asas PRADUGA BERSALAH terhadap Wajib Pajak

Tidak Kompatibelnya Ketentuan Hukum Pidana Perpajakan terhadap Prinsip-Prinsip Utama dalam Hukum Pidana di Tanah Air

Penulis yang selama ini mendalami hukum pidana maupun hukum acara pidana di Tanah Air, sungguh terkejut ketika kali-pertama membaca sebuah regulasi “pidana perpajakan” bernama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perpajakan, yang nyata-nyata menabrak prinsip hukum hukum maupun asas-asas hukum umum pidana. Sebagai pembuka bahasan, perhatikan norma berikut yang dikutip dari peraturan dimaksud:

Grub Usaha yang Melakukan Modus “TRANSFER PRICING”, dapat DIjerat Pidana Pajak

Beneficial Owner maupun Grup Korporasi-nya dapat Dipidana secara Berjemaah menurut Hukum Perpajakan di Indonesia

Question: Bila perusahaan berbentuk “group company” melakukan kejahatan dibidang perpajakan (pidana pajak), maka perusahaan atau badan hukum yang manakah, yang akan ditetapkan sebagai tersangka dijatuhi sanksi hukuman pidana, perusahaan induknya (holding company), beneficial owner-nya, ataukah perusahaan yang dibuat sengaja merugi dalam rangka “transfer pricing” (profit shifting)?

Antara “Resiko Usaha” dan “Kelalaian Berat” dalam Menjalankan Usaha

Kelalaian Berat, sama Artinya dengan Kesengajaan, sehingga dapat Dimintakan Pertanggung-Jawaban Baik secara Perdata maupun secara Pidana

Magna Culpa Dolus Est. Great Fault (or “GROSS NEGLIGENCE”) is Equivalent to FRAUD

Baik perkara perdata maupun perkara pidana, “kelalaian berat” disetarakan dengan “kesengajaan”, sehingga dapat dimintakan pertanggung-jawaban berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Banyak terdapat ulasan para akademisi hukum maupun praktisi hukum, yang mengulas betapa pengurus / direksi dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidaklah dapat dikriminalisasi atas suatu “resiko bisnis” dimana usaha dapat bermuara pada hal yang wajar bernama “untung atau rugi”. Sebenarnya cukup sederhana untuk menilai apakah pengurus suatu BUMN maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat dituntut atas dakwaan “tindak pidana korupsi” (Tipikor) karena “merugikan keuangan negara”.

Perusahaan Asuransi Tidak Lagi dapat Membatalkan Secara Sepihak Polis Asuransi maupun Hak Tertanggung atas Pertanggungan Asuransi

Ketidak-Seimbangan Resiko Usaha, Melahirkan Kerugian pada Satu Pihak dalam Hubungan Perjanjian / Kontraktual

Perjanjian Asuransi merupakan Perikatan Pengalihan Resiko

Jangan Bersikap Seolah-Olah hanya Pengguna Jasa yang dapat Beritikad-Buruk, Penyedia Jasa pun dapat Beritikad-Buruk

Question: Apakah benar, sekarang ini perusahaan asuransi tidak boleh secara serta-merta dan secara sepihak menganulir polis asuransi?

Celah Hukum Terkait Peralihan Hak dan Kewajiban dari Almarhum kepada Segenap Ahli Warisnya

Para Ahli Waris Belum Membuat Deklarasi apakah Menerima ataukah Menolak Seluruh “Budel Waris”, maka Bisakah Mereka Digugat sebagai Pengganti Posisi Keperdataan Almarhum?

Semestinya, Berapa Banyak Pihak Lawan “Beranak-Pinak” Bukanlah Urusan Pihak Penggugat. Hukum Acara Perdata Hendaknya Tidak Terlampau Menuntut Prosedur yang Berbelit-Rumit, namun Idealnya Realistis dan Sederhana

Question: Pihak yang saat ini akan kami gugat, mendadak meninggal dunia. Yang membuat kami bingung serta dipusingkan saat kini, kami tidak tahu nama-nama maupun berapa banyak ahli waris dari pihak yang rencananya akan kami gugat namun keburu telah meninggal dunia tersebut. Adalah mustahil pihak lawan kami akan secara sukarela merinci dan memberikan bukti siapa sajakah ahli warisnya. Apakah boleh dan dimungkinkan oleh hakim di pengadilan, surat gugatan cukup menyebutkan “Para Ahli Waris Tuan atau Nyonya Anu” untuk menyederhanakannya?

Pertolongan Pertama bagi Wajib Pajak saat Petugas Kantor Pajak Bertamu untuk Memeriksa

DJP dapat Menelanjangi Warganya Tanpa Izin Pengadilan, Tiada Lagi Data Pribadi maupun Privasi Kepemilikan

Apapun Sah (bila) Mengatas-Namakan Tagihan Pajak oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak), Sekalipun Menelanjangi Wajib Pajak hingga Telanjang Bulat (Naked)

Rezim Perpajakan di Indonesia, Menegakkan Hukum Pajak dengan Menabrak Hukum

Wajah Hukum Perpajakan di Tanah Air, Lebih Komun!s daripada Komun!s

Question: Sebenarnya ketika datang orang dari kantor pajak, mau menggeledah atau menyita, apakah mereka harus punya semacam izin dari pengadilan?

Terdakwa Korporasi dapat Menggunakan Mekanisme Keadilan Restoratif maupun Perjanjian Penundaan Penuntutan

Mekanisme Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian Penundaan Penuntutan) bagi Tersangka / Terdakwa Korporasi

Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian Penundaan Penuntutan) Bersifat “Bersyarat Batal” bila Tidak Dipenuhi dan “Bersyarat Tangguh” Sampai Kesepakatan Disahkan oleh Hakim

Question: Apabila perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa di persidangan, maka apakah tidak bisa menawarkan “restorative justice” agar perkaranya cepat selesai?

Penetapan Pengadilan sebagai Penentu Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan ataupun Penuntutan Terkait Kesepakatan Keadilan Restorative

Kesepakatan Restorative Justice Bersifat BERSYARAT TANGGUH, Baru Benar-Benar Sah hingga Kesepakatan Disahkan Hakim Pengadilan dengan Penetapan Hakim yang Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan ataupun Penuntutan

Bila Penetapan Pengadilan yang Menyatakan Sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Belum Terbit, Korban Pelapor Pantang Mencabut Laporan / Aduan

Beberapa waktu sebelum ulasan ini disusun, beredar berita adanya seorang mahasiswi yang menjadi korban asusila oleh oknum dosen di sebuah perguruan tinggi, lalu pada berita episode berikutnya dikabarkan bahwa sang oknum pelaku dan korbannya telah berdamai menggunakan mekanisme “restorative justice”—sekalipun Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas menyatakan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan “restorative justice”. Adapun latar belakang mengapa regulator pembentuk UU TPKS menutup potensi / peluang terjadinya “restorative justice” dalam kasus-kasus kekerasan seksual, ialah mengingat kerap terdapatnya ketimpangan relasi atau kedudukan dominan pihak pelaku terhadap korban (subordinat), semisal antara atasan dan bawahan, orangtua dan anak, guru dan murid, dsb.

Seni serta Keterampilan Tertinggi dalam Ilmu Perundang-undangan, Memahami Relevansi antara Teks dan Konteks

Pidana DENDA yang (kian) Menyerupai Pidana UANG PENGGANTI

Seni untuk Menyadari Relevansi antara Teks Norma Hukum dan Konteks Peristiwa maupun Subjek Hukum yang Terlibat, menjadi Sumber Kebijaksanaan dan Kearifan Pengadil

Dalam rezim hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), selain divonis pidana penjara, kerapkali juga secara akumulatif dijatuhi sanksi pidana “denda” serta “pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara”. Pada umumnya, yang membedakan antara pidana “denda” dan “uang pengganti”, bila pidana “denda” tidak dibayarkan oleh Terpidana, maka alternatifnya ialah pidana kurungan / penjara selama sekian bulan lamanya. Sementara itu, bila pidana “pembayaran uang pengganti” tidak secara sukarela diindahkan oleh sang Terpidana, maka harta-bendanya dapat disita untuk kemudian dilelang, yang bilamana hasil penjualan-lelang harta-benda tersebut tidak menutupi nilai “uang pengganti”, maka sang Terpidana akan dipenjara selama sekian tahun sebagai kompensasi alternatifnya.

Mengurai Konsep HAK ASASI WAJIB PAJAK : “Tidak Dibebani Beban Pembuktian Terbalik” oleh Kantor Pajak dan Kantor Pajak Tidak Boleh “Main Hakim Sendiri”

Urgensi dan Kemendesakan REFORMASI PERPAJAKAN di Tanah Air : Beban Pembuktian dan Beban Menggugat (Seharusnya) Dipikul oleh Kantor Pajak ke Pengadilan Pajak

Surat Tagihan Pajak oleh Kantor Pajak ibarat “ISENG-ISENG BERHADIAH” yang Mengandung Potesi Fatal : Matinya Usahanya Wajib Pajak

Question: Jika betul bahwa Ditjen Pajak (Ditektorat Jenderal Pajak yang membawahi berbagai Kantor Pajak, salah satu direktorat di Kementerian Keuangan) sering kalah digugat oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak bahkan hingga di Mahkamah Agung, maka para wajib pajak yang tidak mampu membayar biaya litigasi gugatan dapat dipastikan menjadi “mangsa empuk” Ditjen Pajak, karena membuat surat tagihan pajak terutang ibarat “iseng-iseng berhadiah”, bila digugat wajib pajak dan Ditjen Pajak dikalahkan oleh Pengadilan Pajak maka “nothing to lose”, akan tetapi bila wajib pajak tidak mampu membayar biaya upaya hukum lewat gugatan ke Pengadilan Pajak, maka artinya lotre, “untung besar”. Memangnya berapa persen dari jumlah total wajib pajak yang ditagih pajak terutang oleh Ditjen Pajak, yang mampu mengalokasikan anggaran untuk menggugat ke Pengadilan Pajak?

Ada Kalanya Lebih Baik Membiarkan HUKUM KARMA Mengambil-Alih sebagai Pengadil dan Eksekutornya, Tidak Perlu Mengemis-Ngemis Keadilan kepada Aparatur Penegak Hukum

Orang Jahat yang “Licik namun Cerdas”, akan Memilih untuk “Cuci Dosa” dengan Dihukum dan Divonis Hukuman oleh Hakim Manusia di Pengadilan Manusia, karena rata-rata Hukumannya Ringan

Orang Jahat yang Dungu, Berupaya agar dapat Berkelit dari Vonis Hukuman Hakim Manusia di Pengadilan Manusia, meski rata-rata Vonis Hukumannya Terbilang sangat Ringan dan Sebentar Lama Penjaranya

Question: Apakah semua kejahatan, layak untuk dilaporkan oleh korban, sekalipun akan benar-benar diproses oleh pihak polisi hingga tuntutan oleh jaksa penuntut umum serta terbit vonis putusan hakim? Kita dapat merujuk kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang saat itu bertugas sebagai penyidik pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), akan tetapi meski luka penglihatan maupun trauma yang diderita sang korban bersifat permanen dan korbannya memiliki karakter atau tingkat moralitas yang diatas rata-rata, telah ternyata pelakunya hanya divonis hukuman penjara satu sampai dua tahun saja. Bukankah itu contoh sempurna, melapor atau mengadu ke polisi, bisa menjelma kontraproduktif terhadap kepentingan keadilan pihak korban itu sendiri?

Standar-Ganda Ego Sektoral Praktek Jual-Beli di Hadapan Pejabat Lelang Vs. Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT Diwajibkan “Checking Clean and Clear” secara Real-Time, namun Pejabat Lelang cukup Berbekal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang Bisa Jadi telah Tidak “Up to Date”

Question: Kami ada menggugat salah satu ahli waris yang keluarga kami nilai telah mengusai harta warisan berupa tanah secara tanah hak. Putusan hakim akhirnya terbit dan inkracht (berkekuatan hukum tetap), gugatan kami dikabulkan dimana hakim dalam amar putusan menyatakan peralihan nama pemegang hak sertifikat tanah dari nama tergugat dikembalikan ke nama almarhum pewaris. Belakangan kami baru mengetahui dan terkejut, telah ternyata tanah warisan telah dilelang dan katanya telah terjual serta dibalik-nama ke nama pihak pembeli lelang yang kini hendak menguasai tanah warisan kami. Kalau orang mau jual-beli di Notaris / PPAT, kan ada semacam “checking”, dimana bila ada masalah hukum dengan objek tanah yang akan diperjual-belikan maka jual-beli tidak dapat terlaksana. Ini sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan gugatan keluarga kami, mengapa masih terjadi adanya lelang terhadap tanah warisan kami?

Contoh Bukti PERSANGKAAN yang Paling Sempurna dalam Perkara Gugatan Perdata : Orang yang Telah Meninggal Dunia adalah Tidak Mungkin Menjual Tanahnya

Seringkali Bukti PERSANGKAAN Bisa Jauh Lebih Kuat daripada Bukti Surat Otentik dalam Suatu Gugat-Menggugat

Question: Bagaimana cara termudah untuk membedakan antara sengketa kontraktual, berupa “wanprestasi yang murni” dan “perbuatan melawan hukum yang bermula dari hubungan hukum perjanjian”?

Entry Barrier Industri AI (Kecerdasan Buatan) Dibidang Hukum di Tanah Air

Profesi Ilmu Hukum Terapan, Tidak akan Terancam Punah oleh Kehadiran maupun Penetrasi Industri AI (Artificial Intelligence), mengapa dan Apa Penjelasannya?

Jawaban yang Paling Akurat, Seringkali “Melawan Arus Mainstream”, sementara Itu Opini Umum Seringkali Penuh “Titipan Kepentingan”

Ilmu hukum, bukanlah ilmu eksakta, namun ilmu tentatif. Yang paling mengerikan dari ilmu hukum, sifatnya tentatif namun sifat keberlakuannya ialah imperatif-preskriptif. Bahasa sederhananya, tidak memiliki kepastian namun penerapannya koersif dan memaksa, setidaknya itulah wajah praktek hukum di Indonesia, yang sekaligus menjadi penjelasan dibalik “entry barrier” bagi industri AI (kecerdasan buatan, Artificial Intelligence). Indonesia, tergolong negara hukum dengan tingkat ketidak-pastian yang terbilang tinggi, tingkat prediktabilitas yang minim / rendah, sementara itu industri Ai mengandalkan prediktabilitas yang tinggi agar dapat memberikan output yang ia anggap “akurat” (meski masih terjebak dalam “opini umum”). Dalam kesempatan ini, penulis akan mengungkapkan fakta yang menarik, bahwa industri Ai dikodratkan tidak akan pernah dapat menggantikan sepenuhnya fungsi profesi hukum di Indonesia.

Bila Pokok Perkaranya telah Terang dan Jelas, maka Turut Tergugat Tidak Lagi Dibutuhkan untuk Turut Ditarik dalam Suatu Gugatan

Menggugat Operator yang Bukan Pemilik Armada, Tidak Mengakibatkan Gugatan DIputus “Error in Persona” maupun “Error in Objecto” oleh Pengadilan

Memilah antara Subjek dan Objek dalam Suatu Gugatan Perdata

Question: Bila pemilik kendaraan dan pengemudi kendaraan adalah dua subjek hukum yang berbeda, siapakah yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban ganti-rugi, pihak pemilik kendaraan ataukah pengemudinya yang telah mengakibatkan kerugian bagi pengendara atau pengguna jalan lainnya?

Mengapa yang Ditegur justru Lebih Galak daripada yang Menegur? Mengapa yang Bersalah justru Lebih Galak daripada Korbannya yang Menegur?

Membungkam Korban agar Tidak Bersuara, apakah Artinya sang Pelaku Kejahatan Tidak Pernah Berbuat Kejahatan? Itulah Pemikiran Picik dan Dangkal Seseorang yang KEKANAK-KANAKAN, Menyangkal Lewat Pembungkaman terhadap Korban

Sebenarnya apakah yang terjadi, dibalik fenomena sesalah apapun orang yang kita tegur, dimana yang menegur sejatinya adalah korban yang hak-haknya dirampas oleh pihak yang kemudian ia tegur, justru yang terjadi ialah selalu fenomena berikut : lebih galak yang yang ditegur daripada yang ditegur, lebih galak yang bersalah daripada yang menegur secara benar, lebih galak pelaku kejahatan daripada korbannya yang menegur, serta tendensi “menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan fisik”, bila perlu membungkam korban agar tidak banyak bersuara?

Resiko Hukum Pembeli Tanah yang Menunda-Nunda Balik-Nama Pemegang Hak Sekalipun telah AJB dan Menguasai Asli Sertiifkat Tanah, Tidak Dikategorikan sebagai Pembeli yang Beritikad Baik

Lelang Eksekusi Tidak Menyaratkan Adanya Asli Sertifikat Tanah, Kantor Lelang dapat Melelang Eksekusi dan Pembeli Lelang dapat Memeroleh Sertifikat Tanah dari BPN memakai Risalah Lelang dari Pejabat Lelang

Akta Jual-Beli (AJB), Bukanlah “Alas Hak”. Siapapun Bisa Membuat AJB Tanpa Alas Hak. Data Yuridis (Pemegang Hak) dalam Sertifikat Tanah, Barulah Disebut “Alas Hak”

Question: Bila semisal saya sebagai pembeli telah AJB (akta jual beli) di Notaris-PPAT dan asli sertifikat tanah sudah diserahkan oleh penjual sehingga dikuasai oleh pembeli, namun AJB tidak langsung diproses ke BPN untuk balik-nama pemegang hak. Tujuannya, bila sewaktu-waktu pihak pembeli ingin kembali menjual tanah yang telah dibeli olehnya tersebut kepada pembeli berikutnya, dapat terhindar dari pajak pembeli. Apakah ada resikonya, mengingat asli sertifikat tanah telah dipegang dan dikuasai oleh pembeli meski belum memproses AJB ke BPN untuk melihat keadaan beberapa waktu kemudian?

Lebih Enak menjadi KORUPTOR daripada menjadi WAJIB PAJAK

Indonesia adalah Negara KOMUN!S Berkedok Demokrasi. Mau Bukti?

Rezim Hukum Pajak di Tanah Air, Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah, Bukan hanya Fenomena Praktek dalam Penegakan Hukum

Negara “Salah Urus” : Ketika Negara Memberikan Insentif bagi KORUPTOR dan Disinsentif bagi WAJIB PAJAK

Terhadap kasus korupsi / koruptor, negara kita segan dan enggan menerapkan asas “pembuktian terbalik” sumber harta kekayaan para tersangkanya. Namun, mengapa dalam perkara-perkara perpajakan, negara seakan berhak menuduh warganya tidak membayar pajak dengan nominal tagihan pajak yang ditentukan sendiri serta sepihak oleh negara (tagih serta hitung “suka-suka”), dan disaat bersamaan membebani beban pembuktian ke pundak “wajib pajak” ketika membantah atau mengajukan keberatan? Bila Kantor Pajak punya data yang valid, maka mengapa kemudian menawarkan “negosiasi pajak terutang”?

Analisis Dampak Sosial Dibalik Mudik dan Cuti Bersama

Kebijakan Mudik dan Cuti Bersama, Cerminan Gagasan Dangkal Penyelenggara Negara

Apakah yang bersifat “semarak”, selalu positif adanya sekalipun oleh kebiasaan dan pembiasaan, telah menjelma “budaya”? Kita ambil contoh kembang api yang “semarak” bewarna-warni ketika meledak di angkasa, telah ternyata mengandung bahaya serius dibaliknya. Anda tahu, bahan dasar penyusun produksi kembang api? Sulfur dan logam berat, dimana logam berat yang memberi aneka warna pada kembang api. Bagaimana bila logam berat tersebut, terbakar di udara, lalu mencemari atmosfer menjelma polusi udara yang masif? Selain suara ledakannya (polusi suara) tidak ramah terhadap kaum yang mengidap “jantung lemah” seperti lansia dan balita, polusi udara dibalik kembang api sangat berbahaya bagi mereka yang sensitif pernafasannya, terutama pengidab asma. Penelitian terbaru menunjukkan, “micro plastik” telah mencemari atmosfer kita, dimana kini kembang api yang kandungannya ialah logam berat, turut mencemari langit kita.

Aturan Hukum LEASING TANAH

Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back), ketika Penjual Menjelma Penyewa atas Objek yang Sama

Question: Apakah legal ataukah sudah ada aturan yang melarang, praktek pembelian tanah suatu pihak, lalu menyewakan tanah tersebut kepada pihak yang sebelumnya menjual tanah tersebut kepada kami, sehingga posisinya saat ini ialah pihak pembeli selaku pemberi sewa dan pihak penjual selaku penyewa?

Diwajibkan Menjaga Data-Data Pribadi, namun Kelalaian yang Mengakibatkan Data Pribadi Warga menjadi Bocor, Tidak Dipidana?

Magna Culpa Dolus Est, GREAT FAULT (or GROSS NEGLIGENCE) is Equivalent to FRAUD.

Kegagalan Fatal Pengaturan UU PDP dalam Melindungi Data-Data Pribadi dan Sensitif Penduduknya

Mengapa begitu banyak kejadian data-data pribadi penduduk bocor secara masif, pada berbagai lembaga negara / pemerintahan maupun lembaga-lembaga sipil-swasta di Indonesia, namun seakan tidak ada yang bisa dipersalahkan, dimintakan pertanggung-jawaban, ataupun dijatuhi “punishment” oleh hukum? Karena aturan dalam norma hukumnya itu sendiri bermasalah, itulah jawaban terjujur yang dapat kita jumpai. Dibocorkan, dibiarkan bocor, ataukah menutup mata dari potensi kebocoran? Perhatikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):

Terampu Menggugat Pengampu, agar Penetapan Pengampuan Dibatalkan oleh Pengadilan

Terampu Kehilangan Kecakapan Hukum untuk Melakukan Perbuatan / Hubungan Hukum, bisa Bersifat Temporer maupun Permanen

Question: Apabila seseorang pernah ditetapkan dibawah pengampuan oleh pengadilan atas permohonan seseorang anggota keluarganya, maka apakah artinya ia dibawah pengampuan untuk seumur hidup dan sepanjang sisa hidupnya? Apakah anggota keluarga lain maupun di terampu itu sendiri, bisa mengambil langkah hukum agar pengampuan ini dicabut atau dibatalkan?

Kekurangan Mendasar Konsep DIFERENSIASI FUNGSIONAL yang Memisahkan Kewenangan dan Fungsi Kepolisian dan Kejaksaan

Sistem Merit Dibalik Konsep INTEGRASI VERTIKAL masing-masing Lembaga Penegak Hukum, Saling Berkompetisi dalam Rangka Pelayanan Publik Atas Akses Keadilan Pidana

Tidak ada sistem merit egalitarian yang dapat diterapkan, dalam lembaga yang memegang kewenangan dan fungsi monopolistik. Publik tidak dapat memilih, maka parameter kinerja serta prestasi lembaga negara pun bukan ditentukan oleh tingkat kepuasan publik atas layanan penyelenggara negara. Seburuk apapun kinerja dan layanan lembaga negara dimaksud, tidak dapat dan tidak akan dibubarkan ataupun ditutup lembaganya, semata karena memegang wewenang atau fungsi monopolistik. Menutup lembaga Kejaksaan, sebagai contoh, artinya terputusnya akses keadilan pidana karena Kejaksaan memegang monopoli penuntutan. Pertanyaannya, siapakah yang paling diuntungkan dari sistem yang tidak berorientasi pada kinerja dan layanan kepada publik?

Istri Dimadu Suami, Harta Bersama Pra Dimadu Dicantum dalam Putusan Pengadilan yang Memberi Izin bagi Suami untuk Berpoligami

Mungkin Istri Kedua Tidak Mempersoalkan Harta Warisan Suaminya, namun sang Anak Berpotensi Bersengketa dengan Ahli Waris Istri Pertama

Question: Setelah beberapa waktu lamanya terjadi perkawinan sang ayah dengan istri keduanya dalam suatu rumah-tangga poligami, ahli waris istri pertama dan ahli waris istri kedua terjadi sengketa yang saling klaim alias saling memperebutkan harta peninggalan almarhum suami dari masing-masing pihak ibu mereka. Bagaimana cara menarik pijakan awalnya, mana harta gono-gini istri pertama dan manakah harta gono-gini istri kedua?

HAK RESIDU, Konsep yang Paling Fundamental dalam Ilmu Hukum

Norma Hukum Tidak Bersifat Memberi, namun Bersifat Pengakuan bila Bukan Membatasi Ruang Lingkup Kebebasan dan Hak Penduduknya

Memahami Konsep Tata Negara tentang “KEDAULATAN RESIDU” dan “HAK RESIDU”

Bila semisal peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa saksi ataupun tersangka boleh didampingi oleh penasehat hukum saat diperiksa di kantor polisi, maka apakah artinya mereka tidak boleh didampingi oleh pengacara saat dimintakan keterangannya? Dengan memahami konsep tentang “HAK RESIDU”, kita akan menjadi paham bahwa segala hal yang sifatnya tidak dilarang atau dibatasi, maka itu artinya kebolehan. Sekalipun bila kemudian norma hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa baik saksi maupun tersangka boleh didampingi oleh penasehat hukum saat diperiksa, maka itu tidak dapat dimaknai sebagai “negara memberikan hak”, akan tetapi sekadar “pengakuan terhadap hak warga tanpa dicabut hak-hak tersebut ketika negara berdiri”—itulah yang dimaksud sebagai “HAK RESIDU”.