Manusia Beradab Vs. Manusia Purba di Era Modern, Modern namun Primitif

SENI SOSIAL

Seri Artikel Sosiologi bersama Hery Shietra

Ahimsa Vs. Kekerasan Fisik untuk Menyelesaikan Setiap Masalah, Anda yang Manakah?

Question: Memangnya yang disebut dengan manusia yang beradab dan yang masih biadab (belum beradab), seperti apakah perbedaan hakikinya dan esensinya semacam apa? Salah satu sila dalam Pancasila ada menyebutkan, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, apa maksudnya istilah “beradab” ini?

PENIPU Johnsen Tannato, Maling Teriak Maling, Lebih Sibuk Berkelit dan Membantah

Sudah Jelas Profesi KONSULTAN HUKUM Mencari Nafkah dari Menjual JASA Tanya-Jawab

Jika Johnsen Tannato Tidak Setuju dengan Aturan Main Milik Tuan Rumah, maka Jangan Bertamu. Ketika Anda Bertamu ke Perkantoran, Anda Diminta Menyerahkan Jaminan / Deposit berupa KTP. Kami, Penyedia Jasa Hukum secara Virtual, Wajar Meminta Jaminan berupa Deposit Tarif Sebelum Pengguna Jasa Meminta Dilayani—Semua Penyedia Jasa Hukum secara Virtual Menerapkan SOP Serupa

Apakah TPPU hanya Monopolistik Perkara Korupsi?

LEGAL OPINION

Pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dapat Diberlakukan terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum seperti Penggelapan, Pencurian, Penipuan, dan sebagainya

Tindak Pidana Pencucian Uang Tidak Identik dengan Tindak pidana Korupsi

Question: Ada kesan, seolah-olah Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) hanya dapat diterapkan bagi Terdakwa kasus Tindak pidana korupsi. Apakah benar demikian? Semisal kita selaku anggota masyarakat menjadi korban kejahatan modus penipuan atau bahkan kejahatan penggelapan uang yang merugikan korban, lantas pelakunya mengalih-wujudkan dana yang ia tipu atau gelapkan kedalam bentuk barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak untuk menyamarkan asal-usul sumber kekayaannya yang diperoleh secara ilegal dan melawan hukum, maka apakah peristiwa pidana semacam ini pihak pelakunya tidak bisa dituntut pula dengan Undang-Undang TPPU karena jelas-jelas pelaku penggelapan maupun penipuan dengan nomimal yang besar, pasti kemudian melakukan modus “money laundring” mengingat tidak mungkin dana yang digelapkan sebesar itu habis untuk sekadar membeli makanan?

Makna Anekdot Hukum, Menang Gugatan jadi ARANG

LEGAL OPINION

Menang / Memenangkan Gugatan adalah Perkara Mudah, namun Menyelesaikan Sengketa Barulah Butuh Strategi yang Strategis ketika Menyusun Rumusan Surat Gugatan dan Pokok Permintaan Penggugat untuk Diputus Hakim Pengadilan

Question: Sering kita dengar adagium sinisme dalam dunia hukum, “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Apa maksudnya “menang jadi arang”. Menang gugatan, mengapa justru menjadi arang?

Perbudakan Era Modern, Praktik Gelap Dibalik Alibi GROUP USAHA

LEGAL OPINION

Grup Usaha yang Mengeksploitasi Pekerja, Satu Orang Pegawai Diwajibkan Mengerjakan Puluhan hingga Ratusan Badan Hukum Perseroan Terbatas

GRUP USAHA Bukanlah “Entitas Hukum”, namun “Istilah Bisnis” Semata

Question: Ada banyak pelaku usaha besar di Indonesia yang mencoba bersikap curang kepada karyawannya yang dieksploitasi untuk kepentingan berbagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas milik seorang pemilik usaha yang sama, dimana waktu dan keringat benar-benar diperas oleh segala keinginan sang pemilik usaha yang ingin mendirikan usaha ini dan itu, mendirikan puluhan hingga ratusan Perseroan Terbatas baru lainnya, namun karyawan yang disuruh mengerjakan ialah karyawan yang “itu-itu saja”. Ketika sebagai pegawai kita berkeberatan diberi perintah yang melewati batas semacam itu, pihak Kepala HRD berkelit, bahwa ini adalah “Grup Usaha”, sehingga setiap karyawan memang harus bekerja untuk seluruh unit usaha yang tergabung dibawah “Holding Company” ini.

Sebenarnya yang namanya “Grup Usaha” atau “Holding Company” itu, apa boleh seenaknya memperlakukan karyawannya secara eksploitatif demikian, dalam artian harus patuh mengerjakan semua perintah untuk kepentingan seluruh Perseroan Terbatas milik sang “owner”, tanpa boleh keberatan ataupun menolak? Mereka juga kerap menjadikan itu sebagai modus terselubung untuk memberhentikan secara politis karyawan yang ingin mereka singkirkan. Yang saat ini kami sebagai para pegawai alami ialah, pihak pemilik usaha terus saja dengan serakahnya mendirikan berbagai PT-PT baru, sekalipun saat ini sudah ada hampir seratus PT tercatat di tempat kami yang dimiliki “owner” (pemilik usaha) yang sama, yang sebagian diantaranya hanya didirikan untuk dijadikan “shell company” atau “perusahaan boneka” untuk mematikan kompetitor di pasar.

Sehingga, antara bobot dan beban kerja, tidak lagi sebanding dengan kuantitas pegawai yang “itu-itu saja” alias pegawai yang sama kini harus menambah beban tugas yang harus dipikul untuk kepentingan pengerjaan berbagai perusahaan baru lainnya. Pemilik usaha seenaknya saja memberi perintah untuk kami kerjakan, bahkan ada beberapa PT yang bukan dimiliki si “owner”, akan tetapi milik kawan si “owner”, namun segala perizinan usaha dan kontrak-kontrak bisnisnya harus kami juga yang urus dan kerjakan. Tendensinya pihak “owner” semakin kian serakah saja, tidak ada habis kemauannya untuk diikuti dan dituruti. Memang mengherankan ketika Tuhan justru memberi kesuksesan kepada pengusaha semacam ini, sehingga menjadi “besar kepala” dengan menghisap “keringat bercampur darah” pegawai.

Modus lainnya ialah memindahkan pegawai ke Perseroan Terbatas lainnya (bukan ke “kantor cabang” lainnya dari Perseroan Terbatas yang sama), tanpa mau membayar pesangon saat hendak dipindahkan, dengan alasan masih satu “Grup Usaha”. Mengundurkan diri bukanlah opsi cerdas bagi kami, karena sama artinya rugi di pihak karyawan dan perusahaan yang menang karena tidak harus bayar pesangon apapun. Jika kami keberatan dan menolak untuk mengikuti perintah yang tidak patut demikian, apakah bisa menjadikan itu sebagai alasan bagi karyawan untuk menuntut PHK (pemutusan hubungan kerja) ke pengadilan disertai kompensasi pesangon dua kali ketentuan normal, mengingat perintah kerja yang diberikan tidak sesuai kepatutan maupun keadilan bagi seorang pekerja atau pegawai?

Seputar Sertifikat Tanah ELEKTRONIK & Seluk-Beluk Pentingnya

LEGAL OPINION

Ketentuan Hukum Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

Question: Seperti apa saja hal-hal penting yang membedakan antara sertifikat hak atas tanah “konvensional” (berupa dokumen fisik) terbitan BPN dan sertifikat hak atas tanah “elektronik”, yang perlu warga masyarakat ketahui kedepannya nanti?

Polisi Robot & Hakim Robot, Objektif dalam Derajat Paling Maksimum, Kehilangan Kemanusiaannya

LEGAL OPINION

Subjektivitas Bukanlah Sumber Ketidakadilan, sementara Objektivitas Mengasingkan Manusia dari Kemanusiaan

Question: Yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu coraknya hanya bisa terjadi ketika seorang hakim bersikap subjektif ataukah sebaliknya, semata objektif? Banyak pihak yang menuntut agar hakim bersikap objektif, namun apakah selalu benar demikian?

Adakah yang Lebih PENTING daripada Hukum Agama?

LEGAL OPINION

Bukan Persoalan Mana yang Lebih Tinggi, namun Mana Hukum yang Lebih PENTING, Lebih MEMBUMI, dan Lebih BERFAEDAH

Question: Banyak orang, semata agar tampak menjadi seorang pembela Tuhan (seolah dapat membuat Tuhan merasa tersanjung, meski Tuhan tidak butuh “penjilat”), menyatakan secara membuta bahwa “hukum agama” adalah hukum tertinggi. Apakah betul demikian adanya bila kita tinjau secara filsafat, disiplin ilmu yang membolehkan atau memberi kita ruang untuk mengkritisi serta mempertanyakan secara bebas dan mandiri, mencerna sebelum menerimanya begitu saja?

Kabar Baik ataukah Kabar Buruk, Siapa yang Tahu?

ARTIKEL HUKUM

Kabar Baik yang Menyaru sebagai Kabar Buruk

Good or Bad, Who Knows?

Tidak ada orang yang tidak dapat dikalahkan, selain orang-orang yang sedang mujur (terlindungi oleh Karma Baik yang kebetulan sedang berbuah pada diri yang bersangkutan), dimana bahkan apa yang tampak seolah sebagai “kabar buruk”, dapat menjelma kabar paling baik yang mungkin dapat terjadi pada diri seseorang. Berlaku prinsip sebaliknya, sekalipun Anda berada pada pihak yang benar, dan bahkan menjadi korban kejahatan, tetap saja pelakunya akan lolos dari jerat hukum, dimana korban hanya dapat “gigit jari” atau bahkan tertimpa tangga pula setelah terjatuh, bilamana Karma Buruk sedang berbuah pada diri sang korban. Hidup akan serba salah ketika Karma Buruk berbuah.

Apakah Ada Hukum Agama dalam Buddhisme?

LEGAL OPINION

Adakah Hukum yang Lebih Tinggi dan Lebih Absolut daripada Hukum Negara maupun Hukum Agama?

Question: Apakah ada semacam hukum agama, di Agama Buddha? Agama-agama lain mengatur hukum-hukum, hukum perkawinan antara suami dan istri, hukum warisan, bahkan hingga hukum perang. Apakah di Agama Buddha dijumpai hal semacam itu?

Ambiguitas Sanksi DENDA, sebagai Sanksi Pidana, Administrasi, ataukah Sanksi Keperdataan?

ARTIKEL HUKUM

Wacana “CHAIN OF COMMAND” dalam Konsep Tindak Pidana Korporasi

Ancaman DOUBLE JEOPARDY Sanksi Pidana DENDA dalam Tindak Pidana Korporasi

Saat ulasan ini disusun, sedang hangat-hangatnya pemberitaan mengenai kelangkaan minyak goreng berbahan dasar minyak sawit (CPO, crude palm oil) di Tanah Air, disamping tingginya harga pasar minyak goreng dalam kemasan maupun minyak goreng “curah” di pasaran, yang disinyalir akibat permainan “mafia minyak goreng”—sekalipun Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak sawit di dunia, sehingga memang menyerupai anekdot “induk ayam mati di ladang pangan”, alias swasembada pangan yang tidak berbanding lurus dengan ketahanan pangan, tidak terkecuali komoditas pangan lainnya, dimana para eksportir yang justru lebih menikmati kelimpahan komoditas lokal.

Kejahatan terjadi Akibat Sikap Seolah-Olah Tidak Ada Pilihan Lain dan Tetap Memaksakan Diri Melanggar Tertib Sosial

LEGAL OPINION

Menyukai Sesama Jenis bukanlah Kejahatan. Namun ketika Penyimpangan Orientasi Seksuil tersebut Diekspresikan, Barulah Menjelma Sebentuk Kejahatan

Question: Mengapa praktik pernikahan sejenis ataupun persetubuhan sejenis (antar sesama pria ataupun antar sesama wanita), adalah terlarang dan harus dilarang oleh hukum negara?

AKAL SEHAT merupakan Filsafat dan Pertimbangan Hukum Tertinggi

ARTIKEL HUKUM

Mencari-Cari & Membuat-Buat Alasan, Pembenaran, dan Alibi, Bukanlah Hal Sukar di Mata Hakim Pengadilan

Siapa Bilang menjadi seorang Hakim adalah Profesi yang Sulit dan Penuh Dilema? Hakim Bebas Memutus, tidak Terikat Apapun, termasuk Bebas Menyimpangi Hukum dan Moralitas

Bukan baru satu atau dua kali banyaknya, penulis menjumpai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang substansi pertimbangan hukum maupun amar putusannya justru berkebalikan dari kata “agung”—alias “tercela” penuh “cela”, tidak agung, tercemar, bopeng dan memiliki “borok”. Dari pengamatan pribadi penulis selaku Konsultan Hukum terhadap ribuan putusan Mahkamah Agung RI maupun dari berbagai kasus konkret yang dihadapi klien pengguna jasa konseling seputar hukum satu dasawarsa terakhir, memang tidak jarang akan kita jumpai putusan-putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI yang seolah para Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara, tidak memiliki nalar ataupun nurani, sama sekali—yang mana ironisnya, mereka memutus bukan atas nama pribadi, namun memutus atas nama lembaga Mahkamah Agung RI serta membawa-bawa nama Tuhan dalam putusannya.

JIka Pasal dalam Undang-Undang Tidak Menyebut WAJIB, apakah artinya Boleh DILANGGAR dan MELANGGAR?

LEGAL OPINION

Norma Hukum Sifatnya (memang) Wajib, Imperatif dan Preskriptif, bukan Fakultatif ataupun Tentatif

Question: Kalau di suatu undang-undang, ada pasal yang tidak sebut kata “wajib”, maka apa artinya tidak wajib diikuti dan tidak wajib pula untuk dijatuhi sanksi (hukuman) bagi yang melanggar?

No Choice does Not Mean There is No Choice to Choose at All. Tidak Ada Pilihan bukan Berarti Tidak Ada Pilihan Sama Sekali

We certainly have experienced conditions,

Where we are cornered,

Pinched,

Be the object of judgment,

Treated unfairly,

Responded inappropriately,

And cornered by circumstances that are not at all favorable to our position,

It’s as if the whole world is moving against and against our footsteps,

The Way of Winning Life, Letting Go of Dependence on the World. Jalan Memenangkan Kehidupan, Melepas Ketergantungan pada Dunia

When we find the harsh reality,

That the police are often worse than the criminals we want to report,

However, when we say firmly, “NO POLICE NEEDED!”,

Even though the police have a monopoly on criminal law enforcement,

So at that moment we have defeated the police.

Penuh Tanggung-Jawab dan Sikap Bertanggung-Jawab, Demi Kepentingan Siapakah, Korban atau Pelaku?

ARTIKEL HUKUM

Bangsa dengan Standar Moralitas “Buat Dosa, SIAPA TAKUT?”

Dari Pelaku yang Takut Menyakiti Korban, menjelma Korban yang lebih Takut Disakiti Pelaku, Putar-Balik Logika Moril, Degradasi “Standar Moralitas” Umat Manusia, Beradab menjelma Biadab

Be realistic, mungkin itu terdengar klise, namun kita tampaknya memang dipaksa harus (suka maupun tidak suka) bersikap realistik ketika hidup ditengah-tengah bangsa yang irasional, dimana “standar moralitas” warganya terbolak-balik—dari takut berbuat dosa, menjelma menjadi paradigma “korup” semacam “merugi menjadi korban, lebih untung menjadi pelaku kejahatan yang melukai, merugikan, ataupun menyakiti orang lain”, semata agar tidak mubazir iming-iming janji surgawi “penghapusan / pengampunan dosa” maupun “penebusan dosa”. Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung. Ketika bertempat tinggal dan hidup ditengah-tengah bangsa yang irasional, maka pendekatan irasional yang lebih banyak mewarnai kehidupan sosial para masyarakatnya.

Ambiguitas Izin Keramaian

ARTIKEL HUKUM

Rezim Perizinan di Negeri yang Serba Tidak Masuk Diakal dan Irasional

Standar Berganda Rezim Izin Keramaian

Bila Anda merupakan seorang pengusaha yang hendak mendirikan atau memiliki pabrik pada suatu yang telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Industri, maka Anda tidak perlu lagi mengantungi izin-izin semacam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), semacam “izin domisili usaha”, maupun izin-izin sejenis lainnya. Sama halnya, stadion olahraga jelas menjadi tempat ajang perhelatan event olahraga baik secara rutin maupun secara sporadik, yang konsekuensinya ialah mengundang banyak masyarakat umum sebagai penonton maupun para peserta tanding dan tim official-nya untuk hadir dan berkumpul yang karenanya akan tercipta “keramaian” sebagai konsekuensi logisnya.

Percuma Lapor (kepada) Polisi? Lebih Percuma Lapor (kepada) Tuhan

SENI PIKIR & TULIS

Manusia Predator & Predator Manusia

Ketika Tuhan lebih PRO terhadap Penjahat / Pendosa, dan Mendiskriminasi Korban

Entah mana istilah yang lebih tepat, “manusia predator” ataukah “predator manusia”, bila kita hendak merujuk seseorang yang notabene “agamais” (mengaku ber-Tuhan serta rajin beribadah) namun masih juga tidak segan-segan, tidak malu, serta tidak takut merampas hak-hak warga lain maupun berbuat jahat seperti merugikan, melukai, ataupun menyakiti makhluk hidup lainnya. Yang jelas, seorang “manusia predator” adalah juga “predator manusia”, semata karena mereka akan memangsa pula sesamanya, sebagaimana anekdot “manusia adalah serigala bagi sesamanya”, “akan dimakan bila tidak dimakan”, maupun sindiran senada dengan itu lainnya.

Telah Dipidananya Pelaku Tidak Menghapus Kewajiban Perdata

LEGAL OPINION

Wanprestasi Perjanjian Berujung Kerugian Moril dan Materiil

Question: Ada orang yang gelapkan dana pinjaman yang dulu pernah saya berikan tapi tidak dikembalikan, selalu berkelit ketika saya tagih dengan berbagai alasan, sampai akhirnya saya laporkan ke polisi dan ia dipidana karena menggelapkan dan menipu uang saya. Kini, saat saya mau gugat ia, yang telah dijebloskan ke penjara karena tidak kembalikan uang saya, ia protes, beralasan bahwa ia telah dipenjara sehingga tidak perlu lagi bayar apapun kepada saya.

Apa memang benar alasan semacam itu, telah dihukum pidananya seseorang mengakibatkan uang korban penipuan tidak bisa dimintakan kembali? Hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan pada ia, teramat ringan, sangat tidak sebanding dengan uang saya yang telah ia gelapkan senilai miliaran rupiah, tentu saya tidak rela sekalipun pelakunya telah dihukum penjara.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetap Tunduk pada CHOICE OF FORUM dalam Kontrak

LEGAL OPINION

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Bermula dari Hubungan Kontraktual / Perjanjian

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Bernuansa Kontraktual

Question: Semisal kami mau ajukan gugatan “PMH” (perbuatan melawan hukum) kepada suatu pihak yang semula ada perjanjian dalam kontrak dengan kami, karena pihak tersebut melakukan “PMH” kepada kami, sekalipun memang relasi diantara kami pada mulanya ialah ikatan perjanjian dalam sebuah kontrak. Sehingga, rencana gugatan yang akan kami ajukan bukanlah “gugatan wanprestasi”, namun “gugatan PMH”. Pertanyaan kami ialah, ke manakah kami harus menggugat, ke pengadilan yang berada di domisili pihak Tergugat (Pasal 118 HIR) ataukah mengikuti pilihan pengadilan sebagaimana pernah kami semua sepakati bersama dalam kontrak (choice of forum)?

Menjadi KORBAN Bukanlah Hal TABU, namun menjadi PELAKU Barulah TABU

SENI PIKIR & TULIS

MENJERIT merupakan HAK ASASI KORBAN

Bangsa yang Gemar Menghakimi dan Main Hakim Sendiri

Lebih Baik menjadi seorang Korban daripada seorang Pelaku Kejahatan / Pendosa

Banyak diantara masyarakat kita yang, dengan mudahnya membuat atau melakukan “oral bullying” hingga “cyber bullying”, tanpa menyadari bawah sikap demikian merupakan salah satu bentuk wujud watak atau kebiasaan “menghakimi” sesama warga, persekusi secara verbal. Sebagai bagian dari bangsa demokratis, penulis tidak pernah memaksa siapapun untuk sepakat terhadap “keberanian beropini” yang penulis gagaskan. Setidaknya, berdebatlah secara beretika dan santun, alih-alih mencaci-maki namun gagal menguraikan kontra-narasi terhadap agurmentasi yang penulis kemukakan. Terdapat kultur lainnya yang kurang sedap dilihat maupun didengar dari Bangsa Indonesia, yakni tidak pernah memihak pada kalangan korban, minim empati terlebih simpatik, dan lebih pro terhadap pelaku kejahatan (yang menyakiti, melukai, maupun merugikan seorang korban).

Tempat Pemilik Agunan Merugi Besar dan Terjual Murah Jauh di Bawah Harga Pasar, KANTOR LELANG NEGARA

LEGAL OPINION

Bila bisa Menjual dan Mencari Pembeli Sendiri, mengapa Dijual Lelang Eksekusi di Kantor Lelang Negara?

Modus Penggelapan Agunan oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan Balai Lelang Swasta

Question: Apa yang harus dilakukan kami selaku debitor (pemilik agunan berupa hak atas tanah sebagai jaminan pelunasan hutang) ketika status kredit kami dinyatakan sebagai “macet” oleh pihak bank (kreditor pemegang Hak Tanggungan)?

KEDAULATAN EKONOMI BANGSA Berpangkal dari Kemandirian Berekonomi

SENI PIKIR & TULIS

EKONOMI (PRAGMATISME) Vs. NASIONALISME, manakah yang Dipilih?

Mengobral Bangsa kepada Predator Ekonomi bernama Investor Korporasi Asing, alih-alih Mandiri secara Ekonomi

Kajian ini khusus untuk konteks Bangsa Indonesia, dalam rangka menggambarkan tarik-menarik kepentingan antara ekonomi dan jiwa nasionalisme. Ekonomi, bersifat parsial, dan mampu menciptakan segregasi ditengah-tengah sesama anak bangsa kita sendiri. Sementara itu, jiwa nasionalistik menjadi faktor kohesi daya rekat suatu bangsa. Sebelum itu, penulis akan menguraikan fakta sejarah, tanpa bermaksud untuk mengerdirkan peran perjuangan dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil kompromi, bukan perjuangan dalam arti yang sesungguhnya.

Semua BANK adalah RENTENIR

LEGAL OPINION

Denda Tunggakan Hutang dan Denda Bunga merupakan BUNGA TERSELUBUNG

Question: Mengapa meminjam uang di bank, rasanya mirip seperti meminjam yang kepada rentenir (lintah darat yang seakan-akan dilegalkan)? Terlambat atau menunggak cicilan maupun bunga dari hutang, hanya dalam beberapa bulan saja, tidak sampai hitungan tahunan menunggak dan macet dalam mencicil dan melunasi, akumulasi hutang yang ditagihkan menjadi membengkak dan menggunung sehingga tidak mungkin lagi dapat dilunasi kami selaku debitur. Apa negara tidak hadir untuk melindungi konsumen lembaga keuangan ini? Bank diawasi oleh pemerintah, namun mengapa mereka mencekik leher debitornya seperti cara menagih seorang rentenir?

Jika Anda Memiliki Rasa Sungkan, Malu, Gengsi, Takut, Rasa Bersalah, JANGAN TUNJUKKAN, Semata agar Anda Tidak DIMAKAN oleh Orang Lain di Luar Sana yang Belum Tentu Baik Itikadnya terhadap Kita

SENI PIKIR & TULIS

Jangan Bersikap Seolah-olah Tidak Punya Hak untuk Menjawab “TIDAK!”

Jangan Bersikap Seolah-olah Kita Bukanlah Individu yang Bebas dan Merdeka untuk Berkata “TIDAK!”

Jangan pula Bersikap Seolah-olah Tidak Punya Daya Tawar serta Pilihan Bebas untuk Berseru secara Tegas, “TIDAK!”

Serta Jangan pula Bersikap Seolah-olah Tidak Punya Pikiran untuk Menilai serta Memutuskan Sendiri untuk Menanggapi, “TIDAK!”

Sebagaimana kita ketahui, banyak sesama warga di luar maupun di dalam kediaman rumah tinggal kita, yang hidup dengan cara menjadi seorang “manusia predator”—yakni hidup dan menyambung hidup dengan cara menjadi beban, benalu, lintah penghisap, manipulasi, eksploitatif, hingga memangsa dan merampas hak-hak hingga hidup orang lain. Berbaik sangka terhadap manusia-manusia “Made in Indonesia” yang sudah dikenal atas budaya serta wataknya yang “agamais namun tidak takut berbuat dosa” demikian, sama artinya tidak bijaksana. Bahkan, untuk ukuran kotak sumbangan, masih juga dijadikan ajang bagi sumber pendanaan kegiatan radikalisme dan intoleransi. Kecerdasan, merupakan sumber dari kebijaksanaan. Karena itulah, hendaknya kita tidak bersikap bodoh terlebih “masak bodoh”.

Kita Semestinya Membayar Mahal untuk sebuah Kritik, alih-alih ANTI KRITIK

ARTIKEL HUKUM

KRITIK, Musuh ataukah Kawan? TEGURAN, Serangan ataukah Welas Asih? Kritik Bukanlah Musuh ataupun Serangan dan Ancaman, karenanya Tidak Perlu Ditolak, ia Menyerupai Pil Pahit dan yang Pahit Tidak Perlu Selalu Dibuang

Semua Kritik, Teguran, dan Celaan, sifatnya Netral. Namun Sikap dan Respons Kita yang Memberinya Makna, sebagai Harus Marah ataukah Berterimakasih

Pepatah menyebutkan, yang pahit jangan langsung dibuang, dan yang manis jangan langsung ditelan. Bukankah irasional sekaligus tampak saling kontradiktif, klien pengguna jasa konsultasi seputar hukum yang penulis bawakan serta selenggarakan, dengan berbesar hati bahkan rela membayar sejumlah tarif profesi, semata untuk diberikan kritik serta koreksi atas perbuatan hukum maupun rencana bisnis yang bersinggungan dengan isu hukum, begitupula saran dan masukan (kritik) terkait draf kontrak niaya yang hendak ditanda-tangani olehnya, untuk penulis tunjukkan dimana letak kekeliruan atau kelemahannya agar dapat diperbaiki dan dikoreksi sebagai langkah preventif.

Kiat Merumuskan ACTA VAN DADING yang Efektif dapat Dieksekusi

LEGAL OPINION

Mengapa ACTA VAN DADING Tidak dapat Dieksekusi oleh Pengadilan?

Question: Kami semula mengira, dengan telah dibuatnya “van dading” di pengadilan dan telah dikukuhkan oleh hakim dalam amar putusan ketika kami bersengketa gugat-menggugat dengan lawan bisnis kami, maka sengketa telah usai. Bagai antiklimaks, mengapa “van dading” ini ternyata kini tidak bisa dieksekusi oleh pengadilan, ketika lawan bisnis kami tidak mau mematuhi isi “van dading” ini sekalipun dahulu dibuat dan disepakati bersama-sama?

Jangan Bersikap Seolah-olah Kita Tidak Perlu Diberikan Keadilan

SENI PIKIR & TULIS

Jangan Bersikap Seolah-olah Kita Tidak Memiliki Hak untuk Diperlakukan secara Patut dan Adil

Ketika seseorang atau suatu kalangan menuntut kita untuk memaklumi mereka, namun disaat bersamaan mereka tidak bersedia dan menolak untuk memaklumi keadaan, kondisi, maupun kepentingan diri kita, maka katakan dengan tegas, “TIDAK!” Memaklumi, berbuat baik, bersikap toleran, kejujuran, kebaikan hati, seyogianya bersifat “bertimbal balik” (prinsip resiprositas / resiprokal), semisal sikap “SALING menghormati” dan “SALING menghargai, sehingga kita tidak “bertepuk sebelah tangan”.

Kiat Gugatan Perdata Tidak Menang Diatas Kertas, Strategi Merumuskan Petitum dapat Disita Eksekusi oleh Penggugat

LEGAL OPINION

Bukan Zamannya lagi pihak Tergugat dapat Menyembunyikan Aset Harta Kekayaannya untuk Berkelit dari Sita Eksekusi Pengadilan, Database Harta Kekayaan telah Dihimpun secara Lengkap oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan NIK, Nomor Induk Kependudukan setiap Warga

Era Keterbukaan Informasi, Tergugat yang Kalah dalam Gugatan Perdata Tidak dapat Berkelit Menyembunyikan Harta Kekayaannya dari Sita Eksekusi Putusan Pengadilan

Question: Sudah menang (gugatan perdata), tapi terbentur kendala aset atau harta kekayaan milik tergugat yang dikalahkan dan telah dihukum oleh hakim (putusan pengadilan), tidak diketahui apa saja dan dimana harta-harta miliknya. Tidak ada tergugat yang secara sukarela dan senang hati memberi tahu apa dan dimana saja hartanya berada untuk dapat disita dan dieksekusi yang menang gugatan. Lantas, bagaimana dengan nasib penggugat, mengapa negara seolah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum? Bagaimana mungkin bisa ada keadilan, bila tidak ada kepastian hukum yang ditawarkan oleh pengadilan? (justice delay, is justice denied)

Vonis Pidana dengan Amar Dilepaskan, artinya unsur Perbuatan Melawan Hukum telah Terbukti untuk Membuktikan Dalil Keperdataan

LEGAL OPINION

Vonis “DIBEBASKAN” artinya Perbuatan yang Melawan Hukum Tidak Terbukti secara Pidana. Vonis“DILEPASKAN” artinya Perbuatan Melawan Hukum telah Terbukti, namun Bersifat Perdata

Perbedaan & Konsekuensi Amar Putusan Pidana BEBAS dan DILEPASKAN

Question: Bila suatu pihak melakukan suatu penggelapan ataupun penipuan atas dana milik korban, maka tidak bisa secara serta-merta menggugat (secara) perdata terhadap sang pelaku, karena preseden di pengadilan telah mengatakan “pidana tidak dapat dipersangkakan”, karenanya proses pemidanaan harus terlebih dahulu ditempuh terhadap pelakunya, sebelum bisa digugat secara perdata. Masalahnya, bagaimana jika ternyata hakim di persidangan perkara pidana buat putusan dengan vonis “dilepaskan” terhadap perbuatan sang pelaku?

Percaya KELAHIRAN KEMBALI Berarti Menghargai KEHIDUPAN, Tidak Percaya artinya Menganut Paham Fatalistik & Nihilistik

SENI PIKIR & TULIS

Sang Buddha : “Pandangan (yang) salah artinya, tidak meyakini kebenaran adanya Hukum Karma dan adanya Kelahiran Kembali.”

Kemajuan zaman, telah sangat membantu kita untuk menemukan kebenaran adanya “reborn” alias “kelahiran kembali”, baik lewat bukti-bukti empirik lewat verifikasi ilmiah, teknik psikologi bernama “past life regression”, maupun data-data sejarah yang kian terdokumentasi untuk melakukan proses klarifikasi akan adanya keterkaitan antara kelahiran seseorang pada kehidupan saat kini dan sosok kehidupan lampaunya. Ribuan kasus kelahiran kembali telah berhasil dikonfirmasi pada beberapa dekade terakhir ini, dan terungkap ataupun terkuak lebih banyak lagi contoh-contoh kasusnya dan sudah dipublikasikan secara luas lewat kajian ilmiah maupun secara nonformal.

IQ Bukanlah Sumber Kejahatan, justru Kurangnya IQ yang Selama Ini menjadi Sumber Akar Kejahatan dan Penyakit Sosial

SENI PIKIR & TULIS

PERMISI, PAKET! Cerminan Etika Komunikasi yang Buruk sekaligus IQ dan EQ yang Dangkal Khas Orang Indonesia

Bila ada yang menyebutkan, bahkan tidak sedikit diantara kita, bahwa “IQ adalah sumber kejahatan”, maka itulah sebabnya banyak diantara anggota masyarakat kita yang selama ini hidup berbangsa dan bernegara dengan modal “dengkul” alias “tidak ber-otak”. Mereka pun mendalilkan secara apatis yang tanpa dasar serta kelewat asumtif penuh spekulasi, bahwa IQ tidak sepenting EQ maupun SQ—semata karena faktanya IQ mereka memang “pas-pas-an” adanya, sehingga memaksa diri mereka membuat penghiburan diri lewat asumsi yang “menghakimi” demikian. Realita menyebutkan, antara IQ dan EQ maupun SQ, tidak dapat saling dibenturkan ataupun dihadap-hadapkan secara konfrontatif, semata karena antara IQ dan dua jenis kecerdasan lainnya tersebut (EQ dan SQ), adalah saling linear adanya.

Upaya Hukum terhadap Putusan Sela Perkara Pidana, PERLAWANAN

LEGAL OPINION

Question: Bila Terdakwa dalam jalannya proses persidangan (perkara pidana), mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah itu Majelis Hakim membuat “putusan sela”, upaya hukum apa yang terbuka untuk memungkinkan salah satu atau para pihak berkeberatan atas amar “putusan sela” hakim Pengadilan Negeri?

Penipuan merupakan Delik Formil

ARTIKEL HUKUM

Mencoba-Coba Menipu dan Korban Tidak Tertipu, Bukanlah Alasan Pemaaf bagi Kesalahan Pelaku Percobaan Penipuan

Menipu Bukanlah Iseng-Iseng Berhadiah yang Tanpa Resiko serta Konsekuensi Hukumnya. Berani Bermain Api, (Harus) Berani Terbakar oleh Karenanya.

Question: Bila ada orang mencoba menipu uang kita, tapi tidak berhasil atau kita tidak berhasil tertipu olehnya karena menaruh waspada dan kecurigaan, si pelaku yang mencoba menipu dengan memakai semacam modus berpura-pura itu, apakah dapat dilaporkan dan benar-benar dihukum pidana?

Kekurangan Pembayaran Upah merupakan PERSELISIHAN HAK pada Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Kekurangan Pembayaran Upah Bulanan, Pekerja / Buruh Masih dapat Menuntutnya Dikemudian Hari

Question: JIka pokok sengketanya ialah ada kekurangan pembayaran upah bulanan, maka pegawai yang hendak mengajukan gugatan terhadap perusahaan, tergolong sebagai “sengketa kepentingan” ataukah termasuk kategori “sengketa hak”?

Kiat Efektif Menyita Rekening Bank Milik Pihak Tergugat, EKSEKUSI PUTUSAN INKRACHT

LEGAL OPINION

Eksekusi Amar Putusan dengan Menyita Eksekusi Rekening Bank Milik Pihak Tergugat, Langkah yang Paling Ideal disamping Tepat Guna

Question: Memohon kepada hakim agar rekening pihak lawan disita oleh pengadilan, bukankah itu mubazir adanya, sama artinya sia-sia belaka, kesia-siaan saja, karena pihak lawan dapat sewaktu-waktu dan semudah itu untuk mentrasfer dan mempatriasi (membawa keluar) seluru dana miliknya dari satu rekening ke rekening lain miliknya dalam lalu-lintas sistem keuangan yang borderless seperti sekarang ini dengan semudah menekan tombol-tombol tuts pada gadget perangkat telepon genggam di tangan maka berpindahlah seluruh dana tersebut terkuras habis sehingga hanya menyisakan rekening yang telah “kosong”?

Alasan yang Dicari-Cari dan Dibuat-Buat sebagai Alasan Pembenar, sebuah Justifikasi terhadap Niat Buruk dan Perbuatan Jahat

ARTIKEL HUKUM

Alibi Sempurna sebagai Akar Kejahatan, Delusi yang Membuat sang Pelaku Kejahatan Meyakini Perbuatannya sebagai dapat Ditolerir

Penjahat yang ingin tampak “bermartabat”, akan terlebih dahulu mencari-cari “alasan pembenar” bagi perbuatan dirinya untuk melakukan aksi kejahatan seperti premanisme ataupun kejahatan lainnya seperti mencuri ataupun merampok (biasanya dengan alasan desakan ekonomi sekalipun tubuh fisik mereka lengkap dan sehat-bugar), alias alasan yang memang sengaja dicari-cari untuk memberi alibi, legitimasi, serta justifikasi atas niat buruk yang memang sudah mereka miliki sejak pada mulanya, semata agar mental dan moril para korbannya dapat dimanipulasi “putar balik logika moril”, ditekan, dieksploitasi, dan direpresif secara psikologis seolah-olah sang kriminil dan pelaku aksi premanisme tersebut dapat dibenarkan melakukan aksi-aksi kejahatan ataupun premanisme terhadap sang korban.

Perbedaan antara Staf Hukum Perusahaan dan Office Boy Perkantoran

ARTIKEL HUKUM

Hanya MENANG GENGSI Vs. Hanya KALAH GENGSI

Apa yang penulis ulas dalam bahasan berikut, bukanlah lelucon, dagelan, mitos, ataupun sinisme, namun adalah fakta realita sebagaimana pengalaman pribadi penulis ketika dahulu kala lama sebelum ini masih berupa Sarjana Hukum “fresh graduate” maupun ketika mencicipi pengalaman menduduki posisi Staf Hukum (Legal Staff atau Legal Officer) pada berbagai perusahaan, ternyata memiliki satu pola yang sama dimana dan kapan pun berada, perihal nasib seorang pekerja hukum pada berbagai perkantoran yang ada di Indonesia.

Antara HUKUM dan MORALITAS, HUKUM MORALITAS

ARTIKEL HUKUM

Ideologi Saling Memakan, Memakan atau Dimakan, Tiada Simbiosis Mutualisme Prinsip Resiprositas Bertimbal-Balik, Propaganda Anti Kesucian yang Bahkan Mendapatkan Legitimasinya dari Dogma Agama

Telah ternyata tidak sedikit kalangan pengusaha yang melakukan justifikasi diri, bahwa bila dirinya tidak bersikap “korup” seperti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, dan segala bentuk sifat-sifat jahat, buruk, kotor, dan tercela lainnya yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara moril, etika bisnis, maupun nurani, maka dirinya tidak bisa berusaha dan mencari penghasilan. Bila yang bersangkutan hendak menggali “lubang kubur” bagi dirinya sendiri, maka itu urusan yang bersangkutan semata, potensi buah Karma Buruk untuk dipetik dikemudian hari bagi yang bersangkutan semata. Namun, “ada penjahat maka ada korban”, dimana sikap-sikap jahat akan selalu mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak lain.